"Nyaleg dimodali, dah jadi dibayari, berhenti dikasih pensiun. Nyaman bener" demikian komentar kawan saya ketika membaca artikel yang dimuat di detik.com.
sudah diketahui secara umum bahwa modal menduduki kursi empuk di DPR tidaklah murah. Soetan Bhatoegana misalnya, Si ngeri-ngeri sedap ini menghabiskan dana 1 M untuk kampanyenya. Malahan ada caleg yang keluar ratusan juta sampai miliaran katanya. "Kampanye di Dapil kan nggak gratis" kata Batoegana.
Menyadari biaya kampanye yang tak murah, para politikus kere dan manja dan culas rupanya tak kehabisan akal. Sebut saja Soleh Amien ketua DPP PPP, mengatakan "Biaya politik untuk kampanye Rp 3-5 miliar". Menurutnya, dana tersebut bukanlah angka yang kecil. Tentu saja 3-5 milyar bukanlah suatu angka yang kecil. oleh karena itu logika culasnya adalah Soleh Amien menyarankan pemerintah perlu mengatur regulasi yang baru terkait sistem perpolitikan di Indonesia. Terhadap parpol, apakah tidak sebaiknya dibiayai oleh negara secara keseluruhan?" usulnya. Menurutnya dengan mengeluarkan dana yang terlalu besar, anggota legislatif tersebut akan berusaha mengembalikan uang itu dalam masa kerjanya. Hal tersebut bisa menjadi alasan terjadinya korupsi. logika yang bagus, namun bertujuan tak elok.
Pertama, tak ada jaminan setelah dibiayai oleh negara -yang notabene uang rakyat, perilaku culasnya tak menjadi-jadi. Hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) dianggap lembaga paling korup, diikuti oleh Kantor Pajak dan Kepolisian.(6/6/2012). Padahal lembaga-lembaga itu menikmati gaji yang tinggi.
Kedua, Masih menurut Soleh Amien "lebih baik dana tersebut dari awal dialokasikan untuk biaya kampanye caleg. "Karena nilainya tetap sama dengan pengambilan korupsi parpol." Ya. daripada dikorupsi sembunyi sembunyi lebih baik diberikans aja langsung pada caleg secara resmi. Modus baru korupsi yang dilegalkan.
Saya setuju bahwa biaya politik harus ditekan semurah mungkin, namun bukan dengan cara merampok uang rakyat.
sudah diketahui secara umum bahwa modal menduduki kursi empuk di DPR tidaklah murah. Soetan Bhatoegana misalnya, Si ngeri-ngeri sedap ini menghabiskan dana 1 M untuk kampanyenya. Malahan ada caleg yang keluar ratusan juta sampai miliaran katanya. "Kampanye di Dapil kan nggak gratis" kata Batoegana.
Menyadari biaya kampanye yang tak murah, para politikus kere dan manja dan culas rupanya tak kehabisan akal. Sebut saja Soleh Amien ketua DPP PPP, mengatakan "Biaya politik untuk kampanye Rp 3-5 miliar". Menurutnya, dana tersebut bukanlah angka yang kecil. Tentu saja 3-5 milyar bukanlah suatu angka yang kecil. oleh karena itu logika culasnya adalah Soleh Amien menyarankan pemerintah perlu mengatur regulasi yang baru terkait sistem perpolitikan di Indonesia. Terhadap parpol, apakah tidak sebaiknya dibiayai oleh negara secara keseluruhan?" usulnya. Menurutnya dengan mengeluarkan dana yang terlalu besar, anggota legislatif tersebut akan berusaha mengembalikan uang itu dalam masa kerjanya. Hal tersebut bisa menjadi alasan terjadinya korupsi. logika yang bagus, namun bertujuan tak elok.
Pertama, tak ada jaminan setelah dibiayai oleh negara -yang notabene uang rakyat, perilaku culasnya tak menjadi-jadi. Hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) dianggap lembaga paling korup, diikuti oleh Kantor Pajak dan Kepolisian.(6/6/2012). Padahal lembaga-lembaga itu menikmati gaji yang tinggi.
Kedua, Masih menurut Soleh Amien "lebih baik dana tersebut dari awal dialokasikan untuk biaya kampanye caleg. "Karena nilainya tetap sama dengan pengambilan korupsi parpol." Ya. daripada dikorupsi sembunyi sembunyi lebih baik diberikans aja langsung pada caleg secara resmi. Modus baru korupsi yang dilegalkan.
Saya setuju bahwa biaya politik harus ditekan semurah mungkin, namun bukan dengan cara merampok uang rakyat.
0 komentar:
Posting Komentar
terima kasih sudah memberikan komentar pada posting ini... sukses selalu